Istilah desil 1 sampai 10 kembali menjadi perhatian setelah pemerintah membahas rencana pembatasan pembelian BBM subsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Desil digunakan pemerintah untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai kondisi sosial dan ekonomi. Data tersebut menjadi bagian dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lantas, apa arti desil 1, 2, hingga 10? Bagaimana cara mengetahui desil keluarga, dan apakah bisa dicek menggunakan NIK KTP?
Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan peringkat tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Dalam DTSEN, masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil. Setiap desil secara umum mewakili sekitar 10 persen kelompok berdasarkan hasil pemeringkatan kesejahteraan.
Semakin kecil angka desil, semakin rendah tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraannya.
Namun, desil bukan ditentukan hanya berdasarkan penghasilan. Pemeringkatan mempertimbangkan berbagai kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Beberapa faktor yang dapat diperhitungkan antara lain:
Karena menggunakan banyak indikator, tidak ada nominal gaji tertentu yang secara otomatis membuat sebuah keluarga masuk desil tertentu.
Secara sederhana, pembagian desil dapat dipahami sebagai berikut:
| Desil | Tingkat kesejahteraan |
|---|---|
| Desil 1 | Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah |
| Desil 2 | Kelompok dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi dari desil 1 |
| Desil 3 | Kelompok kesejahteraan rendah |
| Desil 4 | Kelompok kesejahteraan menengah bawah |
| Desil 5 | Kelompok kesejahteraan menengah |
| Desil 6 | Kelompok kesejahteraan menengah atas |
| Desil 7 | Kelompok kesejahteraan relatif tinggi |
| Desil 8 | Kelompok kesejahteraan tinggi |
| Desil 9 | Kelompok kesejahteraan sangat tinggi |
| Desil 10 | Kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi |
Pembagian tersebut menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga dalam pemeringkatan, bukan batas penghasilan atau jumlah kekayaan yang berlaku secara nasional.
Karena itu, dua keluarga dengan pendapatan yang berbeda dapat saja berada dalam desil yang sama.
Pemerintah saat ini membahas rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang berada dalam kelompok desil 9 dan 10.
Rencana tersebut dibahas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 11 Agustus 2026.
Penerapannya disebut akan dilakukan secara bertahap setelah sistem dan mekanisme yang dibutuhkan siap.
Artinya, masyarakat yang masuk desil 9 atau 10 belum otomatis dilarang membeli Pertalite saat ini. Pemerintah masih menyiapkan mekanisme penerapannya agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Masyarakat dapat mengecek data kesejahteraan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Pengecekan dapat dilakukan secara online menggunakan NIK 16 digit yang tercantum pada KTP.
Berikut cara cek data:
Perlu diperhatikan bahwa data desil merupakan data keluarga, sehingga hasil yang muncul tidak sebaiknya dipahami sebagai penilaian terhadap kondisi ekonomi satu orang secara terpisah.
Desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam pemutakhiran dan penargetan program pemerintah, tetapi status desil tidak boleh langsung disamakan dengan status penerima bansos tertentu.
Artinya, seseorang tidak otomatis menerima atau kehilangan seluruh bantuan sosial hanya karena berada di desil tertentu. Setiap program pemerintah dapat memiliki kriteria dan ketentuan penerima masing-masing.
Data juga dapat diperbarui apabila terdapat perubahan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Pengelompokan desil membantu pemerintah menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran berbagai kebijakan dan program berdasarkan kondisi sosial ekonominya.
Dalam konteks subsidi Pertalite, pemerintah ingin memastikan manfaat subsidi lebih banyak diterima masyarakat yang memang membutuhkan.
Karena itu, memahami arti desil 1 sampai 10 penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan informasi yang beredar, terutama mengenai anggapan bahwa desil tertentu ditentukan hanya berdasarkan gaji.
Untuk saat ini, masyarakat yang ingin mengetahui posisi data keluarganya dapat melakukan pengecekan melalui situs resmi Cek Bansos Kemensos menggunakan NIK KTP.
|
Kelompok yang Berpotensi Dilarang Beli Pertalite |
Pemerintah tengah membahas rencana pembatasan pembelian BBM Pertalite bagi masyarakat yang dinilai sudah berada pada kelompok ekonomi atas. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran adalah masyarakat yang masuk desil 9 dan desil 10.
Rencana tersebut dibahas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Kebijakan pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok tersebut disebut akan diterapkan secara bertahap.
Lalu, sebenarnya apa itu desil 9 dan 10, dan bagaimana cara menentukan seseorang masuk ke dalam kelompok tersebut?
Hal penting yang perlu dipahami, desil tidak ditentukan hanya berdasarkan jumlah penghasilan bulanan.
Penentuan kelompok kesejahteraan menggunakan berbagai informasi mengenai kondisi keluarga. Beberapa faktor yang dapat diperhitungkan antara lain:
Karena menggunakan banyak variabel, tidak ada angka gaji tunggal yang secara otomatis membuat seseorang masuk desil tertentu.
Dengan kata lain, anggapan seperti "gaji Rp10 juta pasti desil 9" atau "gaji Rp5 juta pasti desil 7" tidak bisa dijadikan patokan umum.
Desil menggambarkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya, bukan kelas pendapatan dengan batas nominal tertentu.
Karena itu, kondisi ekonomi keluarga perlu dilihat secara keseluruhan.
Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, misalnya, belum tentu otomatis berada di desil rendah. Jika anggota keluarga lainnya memiliki pekerjaan, aset, tempat tinggal, atau kondisi ekonomi yang lebih baik, posisi kesejahteraan keluarganya secara keseluruhan dapat tetap berada di kelompok yang lebih tinggi.
Hal ini juga menjelaskan mengapa keluarga dengan kondisi ekonomi yang cukup berbeda dapat berada dalam desil yang sama.
Secara sederhana, desil 9 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi dalam pemeringkatan.
Namun, desil 10 tidak berarti semua keluarga di dalamnya memiliki kekayaan yang sama.
Kelompok tersebut masih dapat memiliki tingkat ekonomi yang sangat beragam. Keluarga dengan kondisi ekonomi relatif mapan dapat berada dalam kelompok yang sama dengan keluarga yang memiliki kekayaan jauh lebih besar.
Hal ini terjadi karena jumlah kelompok desil hanya dibagi menjadi 10 bagian, sementara kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya memiliki rentang yang sangat luas.
Pemerintah sedang mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut bahwa masyarakat yang berada dalam kelompok desil 9 dan 10 masih ikut menikmati BBM bersubsidi. Padahal, subsidi pemerintah yang nilainya sangat besar diharapkan lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.
Karena itu, pemerintah membahas kemungkinan membatasi pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat yang masuk kategori ekonomi atas tersebut.
Kebijakan tersebut belum berarti setiap orang yang berada di desil 9 atau 10 langsung dilarang membeli Pertalite saat ini. Pemerintah masih membahas mekanisme dan penerapannya secara bertahap.
Karena penentuan desil menggunakan banyak variabel dan merupakan pemeringkatan keluarga, jumlah penghasilan saja tidak cukup untuk menentukan desil.
Data kesejahteraan keluarga digunakan untuk menentukan posisi relatifnya dalam populasi. Oleh sebab itu, seseorang sebaiknya tidak menentukan sendiri desil berdasarkan gaji atau aset dengan menggunakan tabel nominal yang beredar di media sosial.
Desil juga merupakan kategori keluarga, bukan kategori individu. Kondisi ekonomi anggota keluarga secara keseluruhan dapat memengaruhi posisi keluarga tersebut dalam pemeringkatan.
Jika kebijakan pembatasan benar-benar diterapkan, masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi atas kemungkinan tidak lagi dapat menikmati subsidi Pertalite seperti sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan sistem identifikasi penerima subsidi berjalan akurat agar masyarakat yang memang berhak tetap mendapatkan akses.
Pemerintah juga masih perlu menjelaskan secara lebih rinci mekanisme pembatasan, cara pengecekan status desil, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan di SPBU.
Dengan demikian, desil 9 dan 10 sebaiknya tidak dipahami sekadar sebagai "orang dengan gaji tinggi". Desil merupakan hasil pemeringkatan kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai indikator, sehingga tidak ada satu angka pendapatan yang otomatis menentukan seseorang masuk desil 9 atau 10.
Perkembangan aturan mengenai pembatasan Pertalite bagi kelompok tersebut masih perlu menunggu ketentuan resmi pemerintah.
